Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat || Gardatipikornews.com -- Kegiatan Piala Burung DPRD Kabupaten Sukabumi yang dilaporkan menelan anggaran hampir Rp. 500 Juta menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Minggu, 27/7/25.
Aliansi Masyarakat Sukabumi Bergerak (AMARAK) menilai kegiatan tersebut tidak mencerminkan empati terhadap kondisi sosial rakyat Sukabumi yang hari ini masih dihimpit persoalan mendasar seperti, Dunia Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan, Ketimpangan, dan buruknya Infrastruktur publik.Senin, 28/07/25.
“Ketika rakyat berjuang mencari makan, DPRD malah sibuk mengadakan lomba burung yang tidak ada dampak nyatanya bagi kehidupan masyarakat. Ini bukan sekadar pemborosan—ini adalah penghinaan terhadap akal sehat publik,” tegas perwakilan AMARAK.
AMARAK menyampaikan bahwa kegiatan ini memperlihatkan gejala kemunduran moral dan intelektual dalam pengambilan kebijakan publik. Seharusnya, DPRD Kab. Sukabumi sebagai lembaga Representatif Rakyat berpegang pada fungsi utamanya: legislasi, pengawasan anggaran, dan penyerapan aspirasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Undang - Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Fakta bahwa anggaran publik digunakan untuk kegiatan yang hanya melibatkan segelintir kalangan dan tidak berbasis pada riset atau urgensi sosial, dinilai oleh AMARAK sebagai bukti bahwa DPRD Sukabumi telah gagal memahami skala prioritas pembangunan daerah.
“Alih-alih mendorong program yang menyentuh rakyat secara langsung, DPRD justru mengutamakan kegiatan seremonial yang dangkal dan simbolis. Ini adalah cerminan dari etika politik yang mandek dan kepemimpinan yang tidak visioner,” lanjut pernyataan tersebut.
AMARAK dengan tegas menuntut agar DPRD Kabupaten Sukabumi segera membuka Rincian Anggaran Kegiatan tersebut kepada publik secara transparan, menghentikan segala bentuk program yang tidak berbasis kepentingan rakyat, dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap arah kebijakan yang sedang dijalankan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi dan kontrol sosial, AMARAK menyatakan akan terus mengawasi, mengorganisir perlawanan sipil, dan jika perlu, mendorong proses hukum untuk memastikan bahwa anggaran daerah tidak lagi dijadikan alat legitimasi kegiatan yang tidak Pro - Rakyat.
Sumber : Aliansi Masyarakat Sukabumi Bergerak ( AMARAK )
( @Red@ksi.gtn.com**
