Sultra || Gardatipikornews.com
- Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam AMARA SULTRA gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pada Selasa, 03/09/2024. Hal itu, buntut dari temuan dugaan Kerugian Keuangan Negara yang terjadi disalah satu Instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur. Berawal dari temuan BPK RI pada Dinas PUPRP Kab. Kolaka Timur. Dimana terdapat beberapa paket pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dan belum ditindaklanjut. Beberapa paket pekerjaan tersebut diantaranya adalah Keterlambatan atas Pelaksanaan Tiga Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPRP Belum Dikenakan Denda, Kelebihan Pembayaran atas Pemahalan Bahan pada Tiga Kegiatan Swakelola Dan Kelebihan Pembayaran atas 17 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur Malik Maligano selaku Jenderal Lapangan menegaskan bahwa polemik yang terjadi di Dinas PUPRP merupakan dugaan tindak pidana korupsi, penyalagunaan anggaran serta kegiatan pemyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan Negara sehingaa perluh mendapat atensi serius oleh penegak hukum " LHP BPK saya rasa bukti yang otentik sehingga kuat dugaan bahwa ini merupakan tindakan melawan hukum, jadi harus diproses sesuatu peraturan yang berlaku. Harapan saya APH jangan diam dan lamban melihat polemik ini, karena hal tersebut berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara " Ujar Malik Malik juga mengingatkan bahwa tahun 2023 yang lalu Plt. Kadis PUPRP Koltim ditetapkan Polda Sultra sebagai salah satu tesangka kasus Korupsi proyek jalan Tahun Anggaran 2021 di Koltim. Sehingga membuat Dinas PUPRP Koltim diduga sebagai tempat rentannya terjadi penyalagunaan anggaran. APH diharapkan untuk lebih serius menanggapi permasalahaan ini, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi kedepannya. " Pada tahun 2023 laluh Polda Sultra menetapkan Plt. Kadis Koltim sebagai tersangka Korupsi proyek jalan. Kemudian kali ini tedapat dugaan lagi peyalagunaan anggaran. Dari hal tersebut saya takut kedepannya akan terjadi hal serupa lagi. Lebih dari itu jangan sampai publik menganggap bahwa Dinas PUPRP Koltim ini sebagai tempat Korupsi. Oleh karena itu, APH harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini" Tegas Malik Sedangkan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah bertemu dengan massa aksi mengatakan akan siap menindaklajuti dugaan tindakan melawan hukum. " Saya apresiasi adik adik Mahasiswa atas informasi penting yang diberikan kepada kami. Agar permasalahaan ini dapat ditindaklanjut silahkan masukkan laporan seacara resmi. " Malik selaku penanggungjawab aksi unjuk rasa dini hari mengatakan akan menindaklajuti permintaan KEJATI SULTRA agar melaporkan secara resmi Kadis PUPRP Koltim. Lebih lanjut seacara kelembagan AMARA SULTRA akan mengawal polemik yang terjadi di Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur. " In Sya Allah hari senin saya akan melakukan aksi unjuk rasa jilid 2 dan melaporkan secara resmi terkait polemik tersebut. tentunya ini komitmen kami secara kelembagan kami akan mengawal dugaan tindakan melawan hukum ini sampai diproses sesuai peraturan yang berlaku" Tutup Malik Sampai berita ini terbit belum ada tanggapan dari pihak Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur
Sabtu, 27 Juni 2026
Pilih Mode:
