Bandung || Gardatipikornews.com -- Yayasan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) Indonesia menggelar kegiatan konsolidasi internal untuk menghadapi berbagai kendala legalitas perhutanan sosial, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten. Kegiatan ini berlangsung di Padepokan Al Fauzan, Jl. Mars Dirgahayu, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi momentum penguatan internal organisasi, termasuk pengisian posisi kepengurusan yang dinilai perlu diperbaiki untuk menunjang efektivitas pendampingan masyarakat.
Ketua DPW Gema PS Jawa Barat, Acep Solahudin, menegaskan pentingnya percepatan pengajuan legalitas bagi kelompok tani hutan (KTH) binaan. Ia meminta seluruh pengurus DPC agar segera melengkapi seluruh persyaratan dan administrasi yang diperlukan. “Saya minta seluruh jajaran DPC untuk segera mengajukan KTH yang didampingi, lengkapi administrasinya agar legalitasnya bisa segera diproses. Ini penting untuk kepastian dan keberlanjutan aktivitas masyarakat di kawasan hutan,” tegas Acep.
Dalam sesi diskusi, perwakilan pengurus DPC dari berbagai daerah menyampaikan beragam kendala yang mereka hadapi terkait proses pendampingan dan pengajuan legalitas KTH. Pertemuan ini menjadi ruang dialog yang produktif antara pengurus wilayah dan daerah.
Sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan petani hutan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara, S.Pd.I, turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap konsistensi Gema PS dalam mendampingi masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan hutan namun belum memiliki legalitas yang jelas.
"Saya mendukung penuh kerja-kerja Gema PS. Legalitas ini sangat penting agar masyarakat tidak ragu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di kawasan hutan. Pendampingan dari Gema PS sangat dibutuhkan,” ujar Iwan Koswara.
Acara ditutup dengan semangat kebersamaan, ditandai dengan lantunan yel-yel khas Gema PS:
“Hutan Subur Rakyat Makmur!”
“Leuweung Hejo Rakyat Ngejo!”
