Muhammad Hamzani selaku Dapertemen Pengembangan Organisasi (DPO) pengurus EK LMND Lotim mengatakan sangat di sayangkan Bupati Lombok Timur tidak ada di tempat dan OPD terkait lainya yang bisa di temui di Kantor Bupati Lombok Timur,guna menyampaikan aspirasi masyarakat,dan hal lainnya,"tutur Hamzani.
Muhammad Hamzani juga menyuarakan terkait Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lombok Timur, yang sampai saat ini belum di lakukan sosialisasi kepada desa-desa dan masyarakat sehingga masih banyaknya hal terkait PMI yang menjadi masalah , terutama masyarakat yang menjadi bagian dari Pekerja Migran,“.
"Sambung Hamzani..
Kami berharap keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada perbaikan fi bidang pendidikan, memperhatikan guru honorer dan permasalahan Buruh lokal dan buruh migran guna mengantisifasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) , terutama sekali bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang berniat mencari kerja ke luar negeri,"Tutupnya.
denlombok.NTB
Lombok Timur - NTB | Gardatipikornrws.com - Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Lombok Timur Kamis, 4/6/2023.
Dalam memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Lombok Timur (LMND LOTIM) melakukan aksi damai dengan mengepung Kantor Bupati Lombok Timur.
Aksi demo LMND dikawal oleh sejumlah anggota polisi dari Polres Lombok Timur,dam berjalan dengan damai.
Saat melakukan aksi demo aktifis LMMD menyuarakan sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur , seperti mobil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah digunakan untuk liburan atau rusak seperti kejadian beberapa Minggu yang lalu.
Muhammad Hamzani selaku Dapertemen Pengembangan Organisasi (DPO) pengurus EK LMND Lotim mengatakan sangat di sayangkan Bupati Lombok Timur tidak ada di tempat dan OPD terkait lainya yang bisa di temui di Kantor Bupati Lombok Timur,guna menyampaikan aspirasi masyarakat,dan hal lainnya,"tutur Hamzani.
Muhammad Hamzani juga menyuarakan terkait Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lombok Timur, yang sampai saat ini belum di lakukan sosialisasi kepada desa-desa dan masyarakat sehingga masih banyaknya hal terkait PMI yang menjadi masalah , terutama masyarakat yang menjadi bagian dari Pekerja Migran,“.
"Sambung Hamzani..
Kami berharap keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada perbaikan fi bidang pendidikan, memperhatikan guru honorer dan permasalahan Buruh lokal dan buruh migran guna mengantisifasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) , terutama sekali bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang berniat mencari kerja ke luar negeri,"Tutupnya.
denlombok.NTB
Muhammad Hamzani selaku Dapertemen Pengembangan Organisasi (DPO) pengurus EK LMND Lotim mengatakan sangat di sayangkan Bupati Lombok Timur tidak ada di tempat dan OPD terkait lainya yang bisa di temui di Kantor Bupati Lombok Timur,guna menyampaikan aspirasi masyarakat,dan hal lainnya,"tutur Hamzani.
Muhammad Hamzani juga menyuarakan terkait Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lombok Timur, yang sampai saat ini belum di lakukan sosialisasi kepada desa-desa dan masyarakat sehingga masih banyaknya hal terkait PMI yang menjadi masalah , terutama masyarakat yang menjadi bagian dari Pekerja Migran,“.
"Sambung Hamzani..
Kami berharap keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada perbaikan fi bidang pendidikan, memperhatikan guru honorer dan permasalahan Buruh lokal dan buruh migran guna mengantisifasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) , terutama sekali bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang berniat mencari kerja ke luar negeri,"Tutupnya.
denlombok.NTB
