Mastur.Korwil Jabar
)
Bogor | Gardatipikornews.com -Program Samisade salahsatu prgram keuangan APBD Kab. Bogor yang di utamakan untuk membamgun Desa terutama jalan desa. Agar mobilitas masyarakat desa bisa lebih lancar dan meningkatkan perekonomian masyarakat ke yang lebih baik
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yaitu Bupati Kabupaten Bogor, "Memberikan Program Samisade yang sangat besar satu miliar satu desa agar akses jalan desa tidak ada yang rusak lagih, tentunya program keungan yang sangat besar ini pembangunan pun harus maksimal sesuai yang di ajurkan pemerintah kab,Bogor, baik secara betonisasi ataupun pengaspalan di utamakan pembangunan dan kualitas pembangunan harus yang terbaik agar pembanguna tidak cepat rusak"tutur Iwan setiawan Bupati Bogor
Akan tatapi ada saja oknum kepala desa dan sekdes demi ingin meraup keuntungan pribadi malah mengurangi kualitas pembangunan jalan desa sehinga pembangunannya tidak akan tahan lama dan cepat rusak
Seperti yang terjadi di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kab,Bogor. Dari hasil investigasi awak media kelokasi pembangunan rabat beton di Kampung postunggal Volume 500 M x 3 L x T 15 cm jika di kalkulasikan perkubikasi menghabiskan anggaran Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Rp 325,500,000,00 berarti ada CCO / uang lebih Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus itu pun menurut Sekdes Kemang menggunakan beton K,300, Akan tetapi kalau mengacu kepada setandar daerah itu menggunakan beton K,2,50,dari pengakuan sekdes menggunakan beton K,300 itu termasuk beton termahal dan masih ada uang CCO / uang sisa yang sangat besar.
Ketika di komfirmasi di ruangan kerjanya disinggu ada uang lebih dan upah kerja yang diduga digelembungkan ,Rahmat Selaku Sekdes ia tidak bisa memberi keterangan dengan raut wajah yang kaget se olah olah ia mengakui ada uang sisa dari anggran samisade yang diduga di jadikan keuntungan Pribadi Oknum Kepala desa dan Sekdes Kemang
Di tempat terpisah Lsm KPAHN Komite Penyelamat Aset Harta Negara ia menegaskan , Kami akan melaporkan kepada APH Apaarat penegak Hukum baik ketipokor polda dan kejaksaan bagi Oknum Kepala Deasa jika terjadi ada penyimpangan /korupsi dana pemerintah atau uang negara "tegasnya
( @
)
)
