Sukabumi, Cikidang ,Jawa Barat || Gardatipikornews.com -- Proyek rekonstruksi perbaikan jalan provinsi di wilayah Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan konektivitas menuju kawasan Pelabuhan Ratu, kini justru menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Marco Wijaya Mandiri dengan nilai kontrak mencapai Rp34.218.123.180,00 dan masa pengerjaan 195 hari kalender itu diduga menyimpan sejumlah kejanggalan, baik dari sisi kualitas teknis maupun aspek prosedural.
Program pembangunan infrastruktur jalan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Terlebih, ruas jalan Cikidang merupakan akses vital yang setiap harinya dilalui kendaraan bertonase berat sebagai jalur utama menuju Pelabuhan Ratu. Namun, realita di lapangan menunjukkan indikasi yang jauh dari harapan tersebut.
Berdasarkan pantauan di lokasi, ditemukan sejumlah pekerjaan tambal sulam pada badan jalan yang dinilai tidak memenuhi standar teknis. Material yang digunakan diduga tidak melalui proses yang semestinya, bahkan pada beberapa titik tidak terlihat penggunaan perekat (tack coat) sebagai pengikat antara lapisan lama dan material baru. Kondisi ini menimbulkan keraguan besar terhadap daya tahan jalan, terutama dalam menghadapi beban kendaraan berat yang melintas setiap hari bermuatan materai dan alat alat hampir 50 ton lebih ke lokasi proyek geotermal gunung salak
Teknis kegiatan yang asal asalan pemadatan yang pengunakan alat stum 4 ton babiloler di nilai tidak sesuai teknis ,
Kami meminta insfektorat Dan BPK serta APH ikut melakukan pengawasan dengan teliti karna kaitan uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak kendaraan agar jalan di jawa barat leucir sesuai harapa gubernur jawa barat KDM
Tak hanya itu, kejanggalan juga terlihat dari papan informasi proyek yang terpasang di lokasi. Dalam papan tersebut tidak tercantum nama konsultan pengawas, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas dan pengendalian pekerjaan. Ketiadaan informasi ini memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas proyek.
Ironisnya, situasi di lapangan semakin menguatkan dugaan lemahnya pengawasan. Awak media tidak menemukan adanya pengawas maupun penanggung jawab lapangan yang berjaga selama proses pengerjaan berlangsung. Padahal, keberadaan pengawas sangat krusial untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
READ Misteri Kriminalisasi Jekson Sihombing oleh Polda Riau: Dari Tas Merah Marun hingga Dugaan Rp57 Triliun Penggelapan Pajak dan Kematian dua Balita
Seorang pekerja lapangan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keraguannya terhadap kualitas proyek tersebut. Ia mengaku hanya menjalankan instruksi tanpa dibekali informasi teknis yang jelas.
“Ya, kami yang mengerjakan juga sebenarnya ragu dengan kualitas pekerjaan ini. Kami tidak diberikan RAB yang jelas, jadi tidak tahu pasti volume pekerjaan yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi jalan yang menjadi jalur utama kendaraan berat seharusnya mendapat penanganan yang lebih serius dan sesuai standar.
“Menurut saya pribadi, pekerjaan ini kurang maksimal. Jalan ini kan akses utama kendaraan besar, tapi kami hanya menjalankan perintah. Detail pekerjaan pun tidak dijelaskan secara gamblang,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Marco Wijaya Mandiri maupun penanggung jawab proyek di lapangan belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media pun belum membuahkan hasil.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap potensi kerugian negara dan kualitas infrastruktur yang dihasilkan. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru dalam waktu singkat.
Masyarakat pun berharap agar instansi terkait, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak berwenang lainnya, segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Audit teknis dan administratif dinilai penting guna memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan publik.
Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya soal kualitas jalan yang dipertaruhkan, melainkan juga integritas dalam pengelolaan anggaran negara. Infrastruktur yang dibangun tanpa pengawasan ketat berpotensi menjadi simbol kegagalan tata kelola, sekaligus ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.
Jurnalis : @Agon.
