Kendari || Gardatipikornews.com -- Proyek Peningkatan jalan batas kota tabanggele tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.980.000.000 diduga menjadi lumbung korupsi berjamaah.
Bagaimana tidak, proyek tersebut seharusnya dikerjakan sepanjang 2 kilo 300 meter sesuai dengan yang dilaporkan melalui system Sirup LKPP Kota Kendari. Tetapi fakta dilapangan hanya dikerjakan sepanjang 1 kilo 335 meter. Itupun pekerjaan tersebut menggunakan material yang diduga tidak sesuai. Dan itu berdasarkan hasil investigasi, serta sidak lapangan bersama DPRD Kota Kendari, KSB, Dinas PUPR Kota Kendari pada bulan lalu.
Anehnya, DPRD Kota Kendari hingga saat ini tak ada kabar atau tindak lanjut terkait pekerjaan tersebut usai melakukan RDP dan sidak lapangan. Entah ada apa ?.
Konsorsium Sultra Bersatu (KSB), Sarwan, SH menduga Komisi III DPRD Kota Kendari tak lagi berpihak pada kebenaran sebagai lembaga pengawasan kinerja pemerintah, melainkan berpihak pada kepentingan dan keuntungan secara pribadi.
"Komisi III DPRD Kota Kendari ini kami duga tidak berpihak pada kebenaran berdasarkan fakta fakta lapangan saat melakukan RDP dan Sidak Lapangan. Melainkan hanya berpihak ketika ada kepentingan dan keuntungan," Ujar Sarwan, Jum'at 13/06/2025.
Hal senada juga disampaikan oleh Indra Dapa Saranani. Ia menegaskan dan meminta Polda Sultra untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di Dinas PUPR Kota Kendari terkait pekerjaan peningkatan jalan batas kota tabanggele yang diduga sarat dikorupsi.
"Besar harapan kami, Polda Sultra untuk segera memeriksa para pihak yang terlibat dalam proyek peningkatan jalan batas kota tabanggele sebesar Rp10 miliar, tanpa pandang bulu. Sebab, belakangan ini Polda Sultra belum ada yang berhasil dalam pemberantasan korupsi dibidang konstruksi dalam hal ini pekerjaan jalan, atau lainnya," tuturnya.
Terakhir, Sarwan, SH kembali menegaskan bahwa gerakan konsorsium ini akan terus berlanjut serta mengawal kasus ini sampai menemukan siapa dibalik proyek peningkatan jalan batas kota tabanggele ini. Tandasnya.
( @idr. Kaperwil GTN**
