Gardatipikornews.com
- Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Pengawasan Logistik, kegiatan Rakor ini bertempat di Gedung Mahoni, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat, Senin, 4 Desember 2023. Kegiatan Rakor Pengawasan Tahapan Kampaye Tahun 2023 di hadiri langsung oleh Faisal Rifa'i Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi beserta Stafnya, Permateri Teguh Harianto, S.Pd.i, MP.d dan segenap Panwaslucam 5 Kecamatan, Sukaraja,Sukalarang, Kebonpedes, Cireunghas, Gergerbitung, seta jajaran Kesekertariatan panwaslu kecamatan masing - masing.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Faisal Rifa'i, S.H, membuka Rakor dan memberikan arahan kepada keseluruh 5 Panwaslu Kecamatan menyampaikan bahwa dalam Pengawasan Tahapan Kampaye Pemilu Tahun 2024, jangan lupa saat Pengawasan Kampaye harus membawa surat tugas, ID- Cart atau identitas itu wajib dibawa.
Masih Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Faisal Rifa'i, SH. Untuk LHP setiap PKD harus membuat Laporan dan di Laporkan ke Panwaslucam masing - masing, dan apabila ada temuan harus dilengkapi beberapa point, Alat Bukti, ada pelapor, saksi, dan tempat kejadian,atau minimal dua alat bukti apabila ada temuan,dan lakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran dari pelaporan, selain itu yang paling penting jaga kesehatan karena perjalanan Pengawasan ini masih panjang sampai 10 Februari 2024, dan saya tegaskan jaga nama marwah Bawaslu Kabupaten sukabumi, jangan tergoda dengan hal yang merugikan kita.ungkapnya.
Selanjutnya Permateri dalam Rapat Koordinasi ( Rakor ) oleh Teguh Harianto, S.Pd. M.Pd sebagai Koordinator Akademik Pemilu dan Demokrasi Sukabumi Raya " mengatakan Dalam Tahapan Logisti dan Pengawasan Kampaye Tahun 2024 ini kita sebagai pengawas pemilu pasti akan menghadapi segala hal masalah dalam laporan atau pengaduan terhadap lembaga Panwaslucam, saya harap layani semua pelaporan dan pengaduan masyarakat.
Masih Menurut Teguh Harianto,S.Pd.I, M.Pd semua Panwaslucam harus mengetahui Dasa Hukum seperti, UUD No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Perbawaslu No. 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampaye.
Perlu diketahui Kampaye dilakukan Melalui Metode : Pertemuan Terbatas, Pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampaye kepada umum, penyebaran alat peraga kampaye ditempat umum, Media Sosial, iklan media cetak, media elektronik dll, Rapat Umum, Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta kegiatan lainnya. Sesuai pasal 275 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017.
" Dan perlu diketahui tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampaye,jangan sampai larangan larangan Titik Lokasi ini di langgar, adapun ada aturan PerKPU terbaru untuk di Universitas diperbolehkan kampaye tapi dengan Metode - Metode lainnya.
Adapun Potensi masalah kampaye seperti penayangan iklan, media cetak dan elektronik, politik uang, pemberitaan dan penyiar kampaye yang tidak berimbang, itu harus di awasi oleh kita sebagai wasit pemilu.
Diakhir materi Tegu Harianto, S.Pd.I, M.Pd Jaga Kesehatan dan Keselamatan dalam melakukan pengawasan Tahapan Kampaye Pemilu Tahun 2024 dan Jaga nama Marwah Nama Baik Bawaslu karena kita sebagai pengawas pemilu jangan pernah bermain yang bisa merugikan diri kita dan lembaga kita ini.kata Permateri.
( @sp. RED@KSI.GTN.COM)
