Tanggerang || Gardatipikornews.com -- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan publik terkait pengadaan seragam dinas tahun anggaran terbaru.
Muncul dugaan kuat adanya “permainan terstruktur” yang dilakukan oleh oknum pejabat untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan memprioritaskan vendor dari luar daerah ketimbang UMKM lokal.
Dugaan ini mencuat setelah sejumlah pengusaha konveksi lokal di Kabupaten Tangerang mengeluhkan sulitnya menembus akses pengadaan seragam di dinas-dinas terkait. Padahal, sesuai instruksi pemerintah pusat, produk lokal dan keterlibatan UMKM seharusnya menjadi prioritas utama dalam belanja barang dan jasa pemerintah daerah.
Menurut Perpres No 46 Tahun 2025: Peraturan ini digunakan oleh Pemkab Tangerang untuk mendorong penguatan UMKM lokal, khususnya dalam kewajiban memprioritaskan produk UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Kami merasa ada tembok besar yang sengaja dibangun agar UMKM lokal tidak bisa masuk. Spesifikasi yang dibuat dalam dokumen lelang seringkali dianggap 'mengunci' satu merk atau vendor tertentu yang sudah memiliki kedekatan dengan oknum di OPD,” ujar salah satu pelaku UMKM konveksi di Tigaraksa yang enggan disebutkan namanya.
Pola Permainan Terstruktur hingga Indikasi penyimpangan ini diduga dilakukan secara sistematis. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat pola di mana paket pekerjaan sengaja dipecah atau digabungkan sedemikian rupa melalui metode pengadaan yang kurang transparan. Akibatnya, vendor-vendor luar yang diduga merupakan "titipan" oknum tertentu lebih mudah melenggang memenangkan kontrak.
"Selisih harga tersebut diduga menjadi celah bagi oknum OPD untuk mendapatkan keuntungan lebih atau kickback dari pemenang PL." ujar salah satu pelaku UMKM Tigaraksa.
Kondisi ini sangat disayangkan mengingat Kabupaten Tangerang memiliki banyak sentra industri kreatif dan konveksi yang mampu memproduksi seragam berkualitas tinggi.
Dengan tidak diprioritaskannya UMKM lokal, kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang sering didengungkan Pemkab Tangerang dinilai hanya sekadar slogan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas terkait di Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Jurnalis : @Samsudin GTN
