Sukabumi, GARDATIPIKORNEWS.COM
- Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR RI menyatakan, penggunaan APBN untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai kurang tepat. Dilansir website resmi Heri Gunawan, Legislator besutan Partai Gerindra yang kerap disapa Hergun menilai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari segi investasi tidak akan memberikan keuntungan secara cepat. Pasalnya, menurut peneliti, proyek KCJB baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun. "Terkait pemberian penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4,3 triliun untuk mendanai proyek KCJB.Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021. Konon, PMN itu sebagai misi penyelamatan terhadap proyek KCJB yang mengalami pembengkakan biaya," kata Hergun disela merespons paparan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Komisi XI di Jakarta, Senin (15/11/21 ) kemarin. Hergun menuturkan, pada awalnya proyek tersebut diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. "PMN itu artinya negara menginvestasikan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun bila balik modalnya membutuhkan waktu yang lama maka disebut tidak layak investasi," jelas Hergun. Menurut Hergun, faktor lain yang membuat KCJB dianggap kurang ekonomis yaitu karena stasiun terakhir berada di pinggiran Kota Bandung, tepatnya di stasiun Tegalluar. Dengan demikian, penumpang kereta cepat itu masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah kota. "Belum lagi masalah harga tiket yang diperkirakan antara Rp 250.000 hingga Rp 350.000, dinilai bakal menyulitkan KCJB bersaing dengan moda transportasi lain, seperti armada travel, bus, dan kendaraan pribadi," papar Kapoksi Gerindra di Komisi XI DPR RI. Masih kata Hergun, menyinggung rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang diprediksi bakal mengurangi mobilitas warga Bandung ke Jakarta. "Itulah beberapa kondisi yang menyebabkan KCJB tak layak didanai APBN," tandas Anggota DPR dari Dapil IV Jabar (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini. Reporter : Ahmad Hilal.
