Sukabumi, Jawa Barat | Gardatipikornews.com - Pemerintah mengingatkan kepada seluruh pengusaha di Sukabumi, Untuk memenuhi kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan/pegawai maksimalnya H-7 lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah/2022.
Hal tersebut disampaikan, Kepala Bidang Hubungan Industrial (Kabid HI), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Tedi Kuswandi. Apabila di wilayah Kabupten Sukabumi terdapat salah satu perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan tersebut, atau memberikan THR kepada karyawannya sesuai dengan aturan, maka sanksi pemerintah akan diberlakukan dengan tegas, seperti halnya menutup semua aktifitas perusaha tersebut.
"Pemberian THR bagi pekerja itu merupakan tradisi, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan, THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha," kata
Tedi Kuswandi, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (19/4/22).
Tedi menegaskan, pemberian THR bagi para pekerja siapnya wajib diberikan setiap tahunnya. Sesuai dengan hari keagamaan dan itu dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya besar keagamaan.
"Bila ada perusahaan di Sukabumi tidak membayarkan THR kepada karyawannya 10 hari sebelum lebaran, maka hal tersebut dinilai sangat baik dan memperhatikan aturan. THR itu jelas aturannya. Sudah ada dan besaran nominalnya itu adalah satu bulan dari gaji yang sudah di tentukan," paparnya.
Berdasarkan data yang tercatat, pemberian THR yang diberikan oleh setiap perusahaan kepada para karayawannya itu, diwajibkan harus berbentuk uang dan tidak boleh berbentuk barang.
"Pemberian THR tidak boleh dicicil serta tidak semua karyawan dapat THR. Jika semisal ada salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan selama 30 hari sebelum lebaran, dia berhenti bekerja maka harus dilihat terlebih dahulu status pekerjaannya," tegas dia.
Sementara itu, Tedi mengatakan, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian THR tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan, Disnakertrans telah melaksanakan monitoring ke perusahaan-perusahaan di Kota/Kabupaten Sukabumi.
Dimintai tanggapannya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara menghimbau, kepada pihak perusahaan yang tesebar di Kota/Kabupaten Sukabumi, untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) buruh atau pekerjanya sepekan sebelum lebaran.
"Ya, mengingat adanya pengusaha yang nakal dengan tidak membayarkan THR para pekerjanya dengan berbagai alasan. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi di Sukabumi sudah mulai bangkit, sehingga tak ada lagi alasan tidak membayarkan THR," jelas Yudha.
Bagi karyawan atau buruh, Yudha menghimbau kepada para buruh, agar dapat segera melaporkannya apabila THR-nya tidak dibayarkan oleh perusahaan ke dinas terkait.
"Saya mewanti-wanti kepada Disnakertrans untuk menindak tegas para pengusaha yang bermain-main dalam hal pembagian THR bagi karyawannya itu. Sekarang itu, kan kondisi ekonomi di Sukabumi sudah berangsur membaik," tegas Yudha.
Red : Arif
Selasa, 10 November 2026
Pilih Mode:
