Denpasar || Gardatipikornews.com -- DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali kembali melancarkan kritik keras terhadap hancurnya pariwisata Bali. Sekretaris DPD ARUN Bali, A A Gede Agung Aryawan, ST, menegaskan pariwisata hancur, tata ruang bobrok, dan UMP murah bukan tiga masalah terpisah, melainkan satu paket kejahatan yang disambung oleh budaya uang atensi oknum pejabat yang suka makan, minum dan menginap gratis.
Kenapa kami ARUN Bali kencang bersuara? Karena kami melihat langsung, ini satu benang merah yang tidak ada yang berani bongkar, tegas Agung Aryawan.
TATA RUANG BOBROK SENGAJA DIPELIHARA
ARUN Bali mempertanyakan bagaimana sebidang zona kuning atau pink di tengah sawah bisa jadi hotel dan villa ber-IMB, bangunan di atas sungai bisa dapat PBG, dan usaha tanpa lahan parkir bisa dapat izin. Secara aturan tidak mungkin lolos. Tapi bisa lolos kalau ada uang atensi dan perjamuan gratis. Oknum pejabat suka malak makan, minum, dan nginap gratis di akomodasi wisata. Pengusaha kecil pariwisata yang mau urus izin dipalak halus. Tidak kasih atensi puluhan juta, izin dipersulit. Kasih atensi, IMB di atas sungai pun keluar, ungkapnya dengan nada emosional.
Menurutnya, ini bukti Perda Tata Ruang bobrok karena ada dugaan gratifikasi di baliknya.
IZIN BURUK LAHIRKAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT & VILLA BODONG WNA
Villa bodong di sawah yang dapat izin lewat uang atensi bisa jual kamar murah karena tidak bayar IPAL, tidak punya parkir, dan tidak bayar pajak yang benar. Sementara hotel dan villa yang taat aturan tidak bisa bersaing akibat beban kepatuhan dan taat aturan bayar pajak secara fair.
Akhirnya muncul investasi murahan seperti villa bodong milik oknum WNA pakai nama lokal. View gratis milik petani, air tanah disedot gratis, tapi pajak tidak masuk ke Bali. Ini kolonialisme atau penjajahan gaya baru, tegasnya.
UJUNGNYA BERDAMPAK UMP MURAH UNTUK TUTUP BIAYA ATENSI
ARUN Bali menghubungkan langsung izin buruk dengan upah murah. Pengusaha yang sudah keluar puluhan juta untuk uang atensi dan jamuan makan, minum dan nginap gratis oknum pejabat, pasti balikan modal dengan menekan upah pekerja. Pekerja pariwisata Bali kerja 12 jam, skill tinggi, bahasa Inggris, tapi UMP paling rendah di kawasan pariwisata premium dunia. KHL Bali Rp 5,2 juta, UMP dipatok Rp 3,2 juta. Selisih Rp 2 juta per pekerja per bulan itu jadi bancakan untuk nutup biaya atensi, jelasnya.
POTENSI PAD PARKIR TRILIUNAN DIDUGA ADA YANG BOCOR
ARUN Bali juga menyoroti kebocoran PAD parkir. Potensi 1,5 juta kendaraan x Rp 2.000 = Rp 3 miliar per hari atau Rp 1,09 Triliun setahun. Namun PAD parkir yang tercatat hanya puluhan miliar. Kemana selisih triliunan itu? Parkir liar dipelihara, trotoar hilang, pejalan kaki terganggu. Ini juga bagian dari tata ruang bobrok, ujarnya.
TUNTUTAN ARUN BALI:
1. KPK dan Kejaksaan segera turun usut dugaan gratifikasi uang atensi, judi sabung ayam menjamur bebas, dan perjamuan gratis oknum pejabat di Bali.
2. Audit total IMB/PBG di sempadan sungai dan di tengah sawah zona kuning.
3. Evaluasi total UMP Bali agar sesuai KHL Rp 5,2 juta, stop perbudakan upah murah.
4. Bongkar villa bodong WNA ilegal yang tidak bayar pajak.
Kami tidak mau Bali dijual murah. Kami tidak mau sawah petani yang dipelihara dengan upacara, view-nya gratis dipakai jualan villa bodong. Kami tidak mau pekerja Bali dibayar murah hanya untuk membiayai makan, minum, dan nginap gratis oknum-oknum pejabat, tutup Agung Aryawan.
Publikasi : Red@ksi.gtn.com
Jurnalis : Redaksi Bali
