Ketua Umum LMPPSDMI Sebut Ada Kebohongan Penerbitan PKB Hingga DPRD Komisi IV Kabupaten Bekasi Tidak Konsisten Dalam Melakukan Mediasi

Bekasi || Gardatipikornews.com

- Ketua umum LMPPSDMI sangat menyayangkan undangan mediasi yang dibuat DPRD kabupaten Bekasi komisi IV yang menghadirkan pihak disnaker,wasnaker pusat, serta Pihak PT.PROKEMAS ADHIKARI KREASI dan 3 karyawan PHK yang di dampingi lembaga LMPPSDMI, mediasi yang dilakukan sangat singkat dan terbatas sehingga materi mediasi tidak maksimal . Alasan Komisi IV DPRD kabupaten Bekasi ada rapat lagi di ruang sebelah,seharusnya dengar materi harus tuntas baik pihak perusahaan dan karyawan korban PHK sepihak,itu sangat kita sesalkan,"ungkap Leo. Mudah mudahan nanti di undangan ke dua kalinya dari Komisi IV DPRD kabupaten Bekasi akan memberikan waktu lebih leluasa karena banyak sekali yang harus disampaikan terkait PHK sepihak yang kami anggap tidak manusia karena tidak memenuhi unsur yang dilakukan oleh perusahaan,"ujar leo. Ketua umum lembaga LMPPSDMI ini menambahkan ,"dirinya sangat meragukan legalitas saudara Bastian yang mengaku dari PT fajar wisesa yang mengaku ditunjuk sebagai kuasa mewakili dari PT Maipek,tidak memperlihatkan legalitas yang bersangkutan sebagai kuasa atau sebagai apa di perusahaan tersebut,"ungkap leo "Adapun ucapan meragukan legalitas. Karena, dari awal pertemuan undangan dari Anggota DPRD kabupaten bekasi saudara Bastian tidak mengenalkan diri darimana kedatangannya, seharusnya saudara Bastian mengenalkan diri dihadapan undangan yang hadir yang dibuat oleh anggota DPRD dan menunjukkan legalitas sebagai apa posisi undangan pertemuan, Maka itu saya sebagai ketua umum LMPPSDMI meragukan kapasitas kehadiran saudara Bastian,"ucap leo "Terkait PKB yang diperlihatkan oleh saudara aloy dihadapan anggota DPRD kabupaten Bekasi dan udangan yang hadir,ketua umum LMPPSDMI Leo meragukan PKB yang baru. Karena 2 kali mediasi di dinas tenaga kerja masih memperlihatkan PKB tahun 2023 kenapa tiba tiba muncul diperlihatkan dihadapan anggota DPRD dan undangan PKB tahun 2024 ketua umum LMPPSDMI sangat meragukan dan ada rekayasa. Ketua Umum LMPPSDMI Leo ragu penerbitan PKB 2024 yang baru dan diduga hanya dicetak beberapa buku saja. Leo menambahkan,"Pada saat komunikasi byphone saudara Aloysius ternyata benar mengatakan baru beberapa dicetak karena menghargai undangan dan saudara aloy juga mengatakan belum ada dibagi ke karyawan masih dalam pesanan sekitar 1000 buku ungkapnya melalu by phone kepada Leo dan diduga juga ketua serikat tidak tahu sudah cetak dan ketua serikat kerja juga diduga belum memegang PKB yang baru,"kesal leo. Leo juga mengkritisi terkait pengerahan karyawan sebagai saksi ,ada rasa ketakutan Aloysius dan HRD natan sampai membawa karyawan untuk dijadikan saksi untuk melakukan pembelaan terhadap Perusahaan, tetapi DPRD melarang karena ini bukan menyelesaikan pungli karena pungli itu ranah penegak hukum,ketika sudah dinyatakan bersalah diduga melakukan pungli itu harus oleh penegak hukum,perusahaan tidak berhak memvonis seseorang melakukan pungli kalau memang ada bukti atau fakta lakukan pengaduan laporan ke penegak hukum,bukan semata-mata perusahaan mengatakan pungli,"Kritik leo Leo Berharap,"kami dari Lembaga LMPPSDMI mendorong DPRD kabupaten Bekasi komisi IV supaya benar benar memperjuangkan Karyawan PHK sepihak dan Korban Fitnah serta mendorong pihak perusahaan membayar hak hak nya selama mengabdi di perusahaan tersebut kurang lebih 8 Tahun,tutup Leo Pewarta:@Safari bono(GTN)