Bogor || Gardatipikornews.com -- Tujuan rapat koordinasi (Minggon) adalah untuk membahas pelaksanaan program prioritas daerah dan pusat. Membahas pengelolaan serta percepatan pencairan Dana Desa., dan mencari solusi atas kendala pembangunan atau administrasi di tingkat desa.
Seperti yang dilaksanakan Pemerintah Kec. Ciseeng Kab. Bogor, hari ini Rabu (2/9/2029) menggelar rakor (minggon) yang rutin di adakan setiap hari Rabu.
Minggon hari ini diadakan pada Pukul. 09.00 di kediaman Kepala Desa Babakan Marwan Suherwan di Kp. Cilangkap Rt. 07/Rw. 08 Desa Babakan Kec. Ciseeng yang dihadiri Camat Ciseeng Subhi SH M.Si, Ketua TP. PKK Kecamatan Faridah Subhi, Sekcam Ahmad Rosadi S.Ag, Kasi Ekbang Lukman Ariadi S.Ip, Kasipem M. Rizal S.Sos, Kasi Penkes Ade Kurniawan S.Km.
Hadir pula Kepala Desa Babakan selaku tuan rumah Marwan Suherman, bersama isteri tercinta Ketua Tp. PKK Desa Dela Zakia, Sekdes Jarnuji, Kades Cihowe Wahyudin, Sekdes Randi, Ketua Tp. Pkk Desa Awinah, Kades Cibentang Hasanudin, Ketua Tp. Pkk Desa Ijah Hadijah, Kades Kuripan Siti Aswat Narulita S.Pd, Sekdes Rido Ihtiar, Sekdes Ciseeng M. Fahmi, Kades Putat Nutug Mad Darmawan, Sekdes Yogi. R, Ketua Tp. Pkk Desa Iis Suherni, Kades Cibeuteung Udik Bambang IG, Sekdes Deden, Wkl. Ket. Tp. Pkk Desa Cibeuteung Muara Dewi, Kades Parigi Mekar Ade Syaprudin MM, Sekdes Wahyuni, bersama para kasi/kaur 10 pemdes.
Tampak pula Kapuskes Ciseeng dr. Arie Wahyudi, Kapuskes Cibeuteung Udik dr. Ilmi, hadir pula dari Pendamping Sosial Kemensos ( Fa'lul Khoirul Khakim , Satria Ibnu Kholid, Amanda Sekar Hardita, Mubarok) yang diundang Camat untuk membahas mengenai Perlindungan Sosial & Terkait Desil.
Camat Subhi SH M.Si disatu kesempatan memberi arahan kepada para kepala desa diantaranya terkait dengan warga domisili yang tinggal lebih dari 1 tahun. Camat meminta Kepala Desa untuk menegur warga agar tertib adminstrasi sesuai dengan UU No. 23 Tahun. 2026 masalah kependudukan. Begitu pula permasalahan air yang tidak layak pakai disalah satu sekolah di Desa Karihkil nanti akan ditindaklanjuti ke LDH.
Ketua Tp. Pkk Kecamatan Faridah Subhi membahas 10 Program PKK terkait dukungan Kades/Ket. Tp Pkk Desa dimana ada pemdes yang tidak bisa melaksanakan kegiatan karena tidak ada anggaran. Bagi Faridah itu merupakan alasan yang kurang tepat. Karena segala biaya timbul akibat dari kegiatan yang diajukan melalui ApbDes. Diharapkan kepala desa dan ketua tp. pkk jangan jenuh untuk membantu Tp. Pkk Desa. Karena 10 program PKK yang dilaksanakan adalah bagian dari pembangunan desa dan dilindungi hukum.
Dilanjut dengan paparan Kasi Penkes Ade Kurniawan S.Km: Puskesmas, dalam menentukan suatu program tentu membutuhkan data yang akurat dan terkini. Tanpa data yang valid, program yang dilaksanakan tentu akan kurang tepat sasaran. Juga disampaikan bahwa setiap bayi yang lahir wajib segera diurus dokumen administrasinya, termasuk identitas kependudukannya. Oleh karena itu, Ade berharap data dari desa, khususnya data kelahiran bayi, dapat segera disiapkan dan diserahkan kepada pihak terkait, termasuk petugas kesehatan, agar dapat segera diproses dan mendapatkan dokumen identitas yang diperlukan.
Kasi Ekbang Lukman Ariadi S.Ip dan Kasipem M. Rizal S.Sos secara bergantian membahas anggaran--anggaran yang turun di desa seperti anggaran pembangunan infrastruktur dari Dana Desa, Bankeu dan Ketahanan Pangan yang dikelola Bumdes. Untuk itu pemdes secepatnya melengkapi permohonan Bankeu termasuk LPJ Tahun 2025.
Penulis: Agustion/ Aria/Wahyudin/Revi
