Teluk Bintuni || Gardatipikornews.com -
Persoalan demi persoalan sering terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya dalam kegiatan infrastruktur yang di kerjakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). saat ini kembali menjadi sorotan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Forada (SP1-SP2) - Aroba (KM35) yang di duga fiktif pada tahun 2023 untuk tahap pertama. Dengan tidak adanya pekerjaan ditahun 2023 tahap pertama, namu muncul dalam tender atau tayang di LPSE Kabupaten Teluk Bintuni terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Forada (SP1-SP2) - Aroba (KM35) tahap II tahun 2024 sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan akan kegiatan lanjutan tersebut. Saat ini yang juga menyoroti akan kegiatan tersebut adalah Dionisius Mersi Ateta selaku Kepala Kampung Forada yang mempertanyakan tahap pertama dari kegiatan tersebut. Dionisius menegaskan bahwa saat ini telah berlangsung pekerjaan yang diduga kegiatan lanjutan tersebut yang mulai dikerjakan sejak bulan Agustus 2024. Namun saat ini kegiatan pekerjaan tersebut di cegat atau di berhentikan karena pihak pemerintah kampung mempertanyakan tahap pertama. "Pekerjaan itu sekarang sudah jalan sejak bulan Agustus tapi sa tahan karena saya mempertanyakan dia punya tahap 1 karena pekerjaan itu tidak pernah ada di tahun 2023 sampai sekaran. Tapi kenapa tahun 2024 ada kegiatan lanjutan?" Ujar kepala kampung Forada kepada media ini. Menurutnya dalam hal ini, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut namun dengan tidak adanya kegiatan tahap pertama sehingga dirinya menilai bahwa masyarakatlah yang dirugikan. Tegas Dionisius "Waktu 2023 saya pernah lihat ada muncul di sirup untuk tahap pertama namun Sampat saat ini tahun 2024 tidak pernah ada kegiatan malah yang muncul tahap II atau lanjutan dari tahap pertama. Masa iyo tahap II ada baru tahap 1 tidak ada kan tidak masuk akal." Ujar Dionisius Saya selaku Kepala Kampung Forada meminta kepada Pemerintah Daerah Teluk Bintuni untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan tersebut apakah pekerjaan tersebut memang dihilangkan atau dialihkan ke tempat lain. Karena kami masyarakat kampung juga ingin memiliki akses atau jalan yang layak untuk kami lalui. Dan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) saya Dionisius Kepala Kampung Forada berharap untuk meninjau kegiatan tersebut agar terbuka kepada kami masyarakat untuk tahu apa yang terjadi sehingga tahap pertama dari kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana. Dan jika ada indikasi yang merugikan keuangan negara maka kami meminta agar dapat di proses secara hukum berdasarkan aturan yang ada dan memanggil siapapun yang terlibat didalamnya tanpa tebang pilih. Jangan karena kepentingan pribadi atau kelompok kami masyarakat kampung atau masyarakat kecil yang menjadi korban dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tutup Dionisius Penulis : Red*
Kamis, 02 Juli 2026
Pilih Mode:
