Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
GTN Ragam - GTN Pemerintahan - GTN Kepolisian & TNI - GTN Daerah - GTN Nasional - GTN Headline - GTN Hukum & Kriminal - GTN Berita - Berita - GTN Keagamaan - GTN Pendidikan - GTN Olahraga - GTN Kecelakaan - GTN Politik - GTN Internasional - GTN Ekonomi - GTN Pariwisata - GTN Bencana Alam - GTN Entertainment - Jurnal Nasional - GTN Sepak Bola - GTN Video - GTN Otomotif - Artikel - GTN Kesehatan - GTN Sosial - GTN Nasional - GTN Headline - GTN Hukum - GTN Berita
Weather Widget for Website by cuacalab.id

8 Partai Besar Pada Pertemuan Penting , Menolak System Pemilihan Proporsional Tertutup

by Gardatipikornews
08 Januari 2023 - 865 Views
 

JAKARTA | Gardatipikornews.com -


Pimpinan partai politik (parpol) parlemen berkumpul di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023). Pimpinan yang antara lain terdiri atas ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) berkumpul untuk membahas sistem pemilu yang bakal diterapkan pada Pemilu 2024. Namun perwakilan dari Gerindra nampak belum hadir. "Para petinggi Parpol yang hadir dalam pertemuan itu antara lain , Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY),Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Seluruhnya mulai datang ke lokasi sekitar pukul 11.00 WIB. Namun hingga pertemuan tertutup digelar, perwakilan dari Gerindra tak hadir. Sebelum mengawali pembahasan tentang sistem Pemilu 2024, para elite sejumlah parpol nampak berfoto bersama dengan berjabat tangan erat. Kemudian mereka menggelar pertemuan secara tertutup.Para elite parpol berkumpul membahas sikap sistem pemilu pada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Fraksi-fraksi parpol di parlemen minus PDIP sebelumnya sudah menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup diberlakukan pada Pemilu 2024.Mayoritas parpol di parlemen mendukung Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional terbuka seperti yang dilaksanakan secara konsisten sejak Pemilu 2004. MK diminta pula konsisten terhadap putusannya yang dibacakan pada 2008 atau menjelang Pileg 2009 yang menyatakan masyarakat diberi kesempatan dan hak untuk memilih nama-nama caleg yang menjadi wakilnya di parlemen. Hak tersebut terakomodasi dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Supryadi.gtn
Sebelumnya
Tim Puma Polres Dompu Amankan Dua Terduga Pelaku Pengedar...
Selanjutnya
Kapolres Majalengka : Pelaku Pembacokan Bukan Berasal Dari Oknum Anggota TNI, Tapi Dilakukan Oleh...

Berita Terkait :