Gardatipikornews.com
- ratusan massa aksi yang terdiri dari masyarakat adat suku Wio, Mukoko, distrik Wouma, bersama masyarakat Wamena, dan Lapago melakukan aksi demo damai ke kantor DPRD Jayawjaya. (15/6/2023) Masyarakat Wouma, dan sekitarnya sejak pagi pukul 09.00 Wit telah berkumpul di lapangan Wouma, sebelum bergerak menuju sasaran aksi yakni kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, Termasuk dari seluruh aliansi masyarakat adat sekitar yakni distrik Wesaput, dan Wamena Kota. "Menurut Lagowan Chegelian selaku koordinator aksi, melalui rilisan yang di terima awak media, Ini merupakan aksi massa masyarakat Wouma ke 20 kali, sejak aksi pertama dilakukan pada bulan Januari lalu.
Masyarakat adat Wouma, menyatakan sikap menolak lahan mereka yang telah digusur paksa dan dijadikan tempat kantor Gubernur, karena khawatir masa depan mereka terancam dari atas tanah leluhurnya.
"Tidak ada alasan lain dibalik penolakan ini, selain demi kepentingan anak cucu kami di masa depan. Cukup tanah adat kami di Kota Wamena, dulu diambil dan diserahkan demi pembangunan. Jangan lagi rebut paksa secara militeristik lahan adat komunal kami yang tersisa ini," unjarnya
Sekitar pukul 11.30 WIT, Aliansi Masyarakat Adat Forum Peduli Tanah Adat Aliansi WIO WOUMA, itu menuju kantor DPRD Wamena, guna menyampaikan aspirasi penolakan mereka.
Lagowan menyampaikan, Aksi demonstrasi damai yang dilakukan dengan membawa tanaman yang rusak digusur paksa itu diawali dengan sambutan ratapan sesuai adat budaya Masyarakat Lapago. Setelah itu menerima massa aksi yang hadir, Wakil Ketua I DPRD Jayawijaya Nico Kossy, yang didampingi beberapa anggota DPRD lainnya mengatakan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi yang diserahkan tersebut kepada pihak komisi II DPR RI yang sementara berada di Wamena.
"Kami akan teruskan langsung aspirasi ini kepada DPR RI komisi II, Katanya". Pihaknya juga menyesalkan karena awalnya tempat yang dulu disepakati itu di LIPI gunung susu bukan di Woma. Bersama pak Briur Wenda sudah kami dulu rencanakan di LIPI tapi tiba-tiba tanpa sepengetahuan kami sudah dipindahkan ke Welesi," pungkasnya
Lanjut, "Pemerinah Pusat tidak bisa masuk macam pencuri tanpa kordinasi dengan Pemda Jayawijaya, Sebab Pemda Jayawijaya yang punya tanah dan semua makhluk yang berada di atas Kota administratif Wamena ini," tandasnya
Benyamin Lagowan, kordinator Aliansi Masyarakat Adat Waouma menambahkan, Sementara masyarakat adat bersama anak-anak menangis sambil membawa tanaman yang digusur alat berat melakukan aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya,
Rombongan Wamendagri, ketua Komisi II DPR RI bersama PJ. Gubernur Papua Pegunungan, tetap melakukan kunjungan ke lokasi penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
"Kami menyayangkan sikap keras kepala dan tak berperi kemanusiaan yang ditunjukkan Rombongan Wamendagri Cs. Kami minta hentikan upaya penempatan dan pembangunan kantor Gubernur secara sepihak dan militeristik," tutup Benyamin
Mohon advokasi semua pihak Wouma, Wamena Papua bukan tanah kosong.
( Red. S.r. Kaperwil Papua )
