Apakah sebenarnya makna Pancasila itu bagi kami?

TIMIKA PAPUA | Gardatipikornews.com -  Press Release, Faya Alfonso Naa SE, M.acc, Akt. Setiap Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, Sebagai Dasar Berdirinya Negara ini, jika pendiri Bangsa ini berdiri untuk menyatukan negeri ini melalui kemerdekaan dan berupaya membentuk dasar Negara Pancasila pastinya banyak persiapan dan melalui berbagai proses hingga di ucapkan pertamakali Dalam siding Badan Persiapan usaha usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), secara aklamasi dalam kesempatan itu oleh Presiden Sukarono dan dan di tetapkan oleh ketua BPUPKI Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, dan menjadi dasar berdirinya bangsa Indonesia. Ini lah sekilas sejarah pancasialh yang “saya dalaptkan dalam pelajaran sejarah di SMP dan SMA di bangku sekolah,” . Kamis, (1/6/2023). Hari dan momen Kelahiran pancasilah hendaklah bukan lah moment di peringati bahkan menjadi sebuah kebiasaan yang di peringati setiap tahunnya tanpa memaknai setiap perjuangan dan pengorbanan dari para pendiri bangsa ini, perjuangan melawan penjajah Penjajah, yang berkuasa ratusan tahun di Bumi Nusantara, hingga pada waktunya melalu perjuangan - perjuangan yang begitu luar biasa oleh para pendiri bangsa ini sehingga menyatukan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, yaitu Bangsa Indonesia. Apa sebernarnya makan dari hari lahir pancasila ini? Penetapan Hari Lahir Pancasila bisa jadi hanya penting bagi kalangan tertentu. Bagi ilmuwan sejarah, politisi, dan pemerintah, mungkin ini menjadi peristiwa penting. Akan tetapi, bagi sebagian besar masyarakat, hal itu seperti tak ada pengaruhnya sama sekali, kecuali penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur itu saja. Apa lagi bagi kami orang Papua secara khusus dimana menjadi pusat perhatian Negara ini di saat ini. Hal ini bisa di bisa di mengerti secara dalam sejarahnya, Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, persoalan Papua, atau Irian Barat, saat itu belum selesai karena Belanda, bersikukuh menjadikan wilayah tersebut di bawah kekuasaannya. Hingga akhirnya, pada 1969, Papua, kembali menjadi bagian NKRI. Sejak saat itu orang Papua, di akui sebagai warga negara Indonesia. hidup dan bergelut bersama dalam bingkai dasar negara yang disebut Pancasila. Memang di akui sejak saat itu Ada pihak yang memperoleh manfaat sangat besar karena pemahaman dan implementasi atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu. Namun tak sedikit masyarakat Papua, yang mendapat sebaliknya karena penerapan nilai Pancasila itu diinterpretasikan sesuai kepentingan pihak tertentu. Ketika Orang Papua, bertiriak menentang kebijakan pemerintah yang pro rakyat Papua, maka orang papua, di bilang tidak berpihak kepada NKRI atau berjiwa Pacasilais. Bahkan sekedar mengkritik kebijakan pemerintah bisa di anggap tidak sesuai dengan nilai nilai pancasila. Hingga pernah ada waktu sekolah SD-SMP ada buku wajib yaitu Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), disitu menjelaskan 36 butir butir pedoman pengamalan Pancasila, dan Jika nilai-nilai pancasila itu sebagai dasar pedoman berbangsa dan bernegara. Apakah pada pelaksanaan nya demikian? Pada pelaksaanya apakah nilai nilai keadila itu di implementasikan? Khusunya di Papua ini khusunya di kabupaten Mimika, ini hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kami Masyrakat Papua, secara umum dan kabupaten Mimika, secara khususnya. Keadilan itu kadang bagai pisau yang tajam untuk menumpas rakyat, dan pisau keadilan tumpul keatas (untuk kasus kasus tertentu untuk pejabat Negara). “Itulah realitanya yang di hadapi hampir setiap masyarakat khusunya OAP di kabupaten mimika, Keadilan social yang menjadi primadona bagi masyarakat, apa lagi hal ini di gaung gaungkan melalu pengamalan pancasila hingga kepelosok-pelosok negri ini di Papua, malah keadilan di tanah ini jauh lebih susah dari pada mencari orang cari emas,” “Masyarakat Papua, turus saja mengalami penggusuran yang tidak pernah terhindarkan, di keluarkan dari tanah leluhur mereka, dan pemerintah meyiapkan lahan lahan super luas bagi para Pengusaha, hak hak mereka di rampas, padahal jelas Bahwa Negara ini Peduli untuk menyatukan Masyarakat Papua melalui Hadirnya Pemerintah di bumi kamoro tanah amungsa”. Apakah di Papua, “ini khusunya di kabupaten mimika, ini adakan kebijakan yang memihak Rakyat? katakanlah disaat presiden jokowidodo mengeluarkan Pepres 17 tahun 2019 masih saja pengusaha papua di di rampas hak hak mereka. Dimanaka rasa keadilan itu ketika Program Pemerintah yang turun untuk di rasakan masyakat khusunya OAP masih saja para Elit Politik dan Pejabat yang memanfaat kan itu demi kepentingan pribadi mereka, kelompok dan Golongan, program Pertanian, program rumah layak huni, kebijakan untuk mensejahterkan rakyat khususnya OAP. Apalagi dimoment menuju pesta demokrasi ini, mulai lah kelopmok kelompok yang saling besikukuh merebut kursi Caleg dan kursi orang Nomor satu di kabupaten ini, orang pemerintahan bahkan para pejabat sibuk saling sikut menyikut hingga mengorbankan masyarakat,”. “Bagi kami orang Papua, semacam ini, tak akan terpengaruh dan terhadap keputusan pemerintah soal Hari Lahir Pancasila. Sebenarnya kami sama sekali tak peduli dengan hal itu. Bukan itu yang menjadi kebutuhan kami. Justru yang menjadi harapan kami adalah, bagaimana pelaksanaaan nilai-nilai dasar Pancasila itu diterapkan secara konsisten agar memenuhi rasa keadilan di tengah tengan kami masyarkat papua secara kusus dan masyarat Mimika secara umum atau memihak kepentingan rakyat. Itu saja, tidak lebih,”. (red,kaperwil Papua. S.r)