Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PALI kembali menjadi sorotan.

Panukal abab Lematang Ilit ( Pali ) | Gardatipikornews.com// Kali ini parra kandidat bakal calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa (Kades) Serentak 2023, di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengeluhkan adanya tahapan seleksi Calon Kades (Cakades) berupa tes urine yang diadakan oleh oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat. Pasalnya test urine bagi para bakal calon Kepala Desa di Kabupaten PALI tersebut dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel di Palembang, bukan di BNN terdekat seperti di BNN Kabupaten Muara Enim atau di BNN Kota Prabumulih. Hal itu diungkapkan oleh salah satu bakal Cakades dari Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI pada Senin (03/04/2023). Ia mengatakan kebijakan yang diambil oleh oknum DPMD melalui Panitia Pilkades tersebut terkesan memberatkan para bakal calon kepala desa. “Kami semua diminta melakukan tes urine di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel di Palembang, dan itu sudah dilaksanakan akan dilaksanakan pada Rabu (05/04/2023) sekitar pukul 9.00 WIB,” jelasnya lanjut dia, selain biaya test urine itu cukup mahal, yaitu Rp 400 ribu, juga para bakal calon kades terpaksa harus menginap karena jadwal test urine nya cukup pagi. ” Biaya test urine itu sebesar Rp400 ribu perorang, dibayar pada Panitia, lalu infonya akan disetor ke seorang staf DPMD,” ujar salah seorang bakal calon kades yang minta inisialnya dirahasiakan. Menurut dia lagi, test urine tersebut terkesan sangat menyulitkan para bakal calon kades karena mengapa tes dimaksud harus dilaksanakan di BNN Provinsi secara kolektif. Padahal biasanya tes urine juga boleh dilakukan di BNNK atau RSUD. Seperti di BNNK Prabumulih, atau BNNK Muara Enim. Serta pengambilan sampel urine tak harus bersamaan seperti itu. “Jarak yang jauh ke Palembang tentu memakan biaya, waktu dan tenaga ekstra. Belum lagi waktu pelaksanaannya yang pagi, membuat peserta tes harus menginap, jika tak ingin tergesa berangkat subuh dari PALI. Apalagi waktunya saat kita sedang dalam suasana berpuasa.”terangnya ” Kami mencurigai test urine untuk bakal calon kades tersebut ada bisnis terselubung antara oknum oknum yang terkait mengingat biaya tes urine yang dipungut oleh oknum panitia dan oknum DPMD PALI secara kolektif sebesar Rp400 ribu per bakal cakades, tidak tertutup tak kemungkinan ada kongkalikong oknum berbisnis untuk mengambil keuntungan pribadi,” tuturnya. “Kami berharap hal ini menjadi sorotan publik dan ditinjau oleh Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM, sehingga dapat dipertimbangkan agar tidak membebani para Bakal Cakades. Proses Pilkades yang transparan dan bersih diharap akan menghasilkan pemimpin di desa yang juga berintegritas dan kredibel,” tukasnya. Sementara itu terkait permasalahan ini Plt Kepala DPMD Kabupaten PALI, Emilia ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa pagi (4/4/2023). Hingga berita ini ditayangkan tidak memberikan tanggapan. Dari informasi yang didapat bahwa pesta demokrasi Pilkades serentak di Kabupaten PALI rencananya akan diselenggarakan pada 5 Juli 2023 mendatang. Ada sebanyak 17 Desa dari 5 Kecamatan di Bumi Serepat Serasan dipastikan akan melakukan pesta demokrasi, memilih pemimpin di desanya masing-masing. Pewarta : DONY