Mesuji, Lampung || Gardatipikornews.com -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten mesuji Propinsi Lampung disorot Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (DPC LSM MAUNG) Mesuji. Pasalnya, diduga tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pengawasan tahapan pemilu berkelanjutan.
"Pasca penggeledahan oleh kejaksaan Mesuji komisioner ketua dan anggota Bawaslu sudah tidak pernah aktif kekantor padahal gaji rutin Rp. 11 Juta dibayar oleh Negara, " ungkap Eko Haryanto Ketua DPC LSM MAUNG Kabupaten Mesuji
Menurutnya, Penyelenggara pemilu itu pejabat vertikal yang menyerap anggaran APBN ratusan juta rupiah digelontorkan untuk menggaji seluruh sekretariat staf dan anggota Bawaslu di lingkungan Kabupaten Mesuji terbuang tidak ada manfaat untuk Masyarakat pengorbanan negara.
"Dipanggilnya S komisioner KPU Mesuji sekitar kantor Bawaslu Mesuji, sampai saat ini setelah penyelenggaraan pemilu 2024 dilanjutkan pilkada belum terlihat giat atau aktivitas Bawaslu Mesuji, contohnya mereka tidak pernah diawasi terkait proses pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan padahal itu wajib hukumnya, " lanjut Eko
Sebenarnya divisi data dan perencanaan "Agus Sumanto" belum bisa menberikan stemen efektif. kabarnya angin masih diperiksa satreskrim polres Mesuji terkait pengadaan lampung listrik wisata albaret Simpang Mesuji.
"Tetapi N lingkup KPU Menegaskan kalau Bawaslu Mesuji tidak pernah memberikan data atau mendampingi kami Kegiatan KPU dalam tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang rutin dilaksanakan," ujarnya
Selain itu, LSM MAUNG menegaskan sebagai anggota Bawaslu harus aktif dalam pengawasan wajib itu, kan digaji negara sesuai fungsi nya, apa yang dijalankan KPU ? "walaupun tidak dalam tahapan pesta demokrasi, tetapi KPU punya tahapan persiapan pesta berkelanjutan seperti kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya" ungkap Eko
Bukan tanpa alasan, tegas Eko menyebutkan bukti dari Bawaslu Mesuji tidak bekerja terlihat setelah Kabupaten Mesuji melaksanakan pilkada 2024.
Tak hanya itu, kita bisa lihat sendiri di media sosial, Bawaslu bisa melihat secara lansung. Sama sekali tidak ada konsumsi publik kegiatan.
"Intinya, menurut saya Bawaslu Kabupaten tidak bekerja, seenaknya sajalah yang penting setiap bulan diduga terima gaji buta bukankah bisa dikatakan korupsi waktu menipu negara," Tegas Ketua DPC LSM MAUNG
"Ya, Bawaslu mesuji belum mengerti dengan fungsi dan tugasnya sendiri. Untuk itu berapapun anggaran untuk menggaji dan kegiatan Bawaslu mesuji terkesan sia-sia karena kerja tidak ada," Tandasnya Mengakhiri
(TIM/RED)
Sumber : SNT/ DPC LSM MAUNG Kabupaten Mesuji
