sumber : Albar / PPRI | Pewarta : Asp GTN
JAKARTA | Gardatipikornews.com – Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia (DPP GMI) turut mengawal soal penanganan kasus dugaan gratifikasi di Polman tahun 2020.
Menurut ketua umum DPP GMI Albar, Kasus dugaan gratifikasi pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun 2016-2017 yang melibatkan beberapa anggota DPRD Polman dan beberapa kepala OPD Pemkab Polman hingga saat ini belum ada kejelasan.
“Kami akan terus mengawal dan mendukung KPK soal penyidikan kasus ini” kata Albar.
DPP GMI juga berharap KPK segera mengekspos dan mengumumkan para tersangkanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada saat itu sempat memboyong satu koper dan satu dos berkas dari Kantor Bupati Polman dan kantor DPRD Polman dibawa ke Jakarta.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan kasus tersebut yang ditangani oleh KPK RI. Padahal, masyarakat menunggu penindakan dilakukan KPK RI.
"Kami mendesak KPK agar terbuka soal penanganan kasus suap saat rapat paripurna RAPBD di DPRD Polman serta memeriksa Bupati Polewali Mandar, terkait dugaan korupsi dana Covid-19" tutupnya.
