HMI Cabang Konsel: Mendesak Kemendagri RI Mencopot Kabag Hukum dan bupati Konawe Selatan diduga Diskriminasi Supriyani

Konawe Selatan || Gadatipikornews.com  -

Indra dapa selaku ketua umum himpunan mahasiswa Islam majelis penyelamatan organisasi cabang Konawe Selatan menuturkan bahwa berdasarkan polemik yang di alami salah satu masyarakat Konawe Selatan yang berprofesi guru honorer kami menilai adanya dugaan Diskriminasi Supriyani dalam permasalahan yang dihadapi oleh guru honorer "Kami sangat kecewa atas perilaku oknum bupati Konawe Selatan dengan mengeluarkan kebijakan dengan surat somasi kepada masyarakat biasa yang bertujuan kepada oknum guru honorer karena berdasarkan surat keputusan bupati Konawe Selatan melalui Kabag Hukum Konawe Selatan mengeluarkan statement dengan menyuruh ibu Supriyani melakukan klarifikasi kepada publik kami menilai dalah surat tersebut ibu Supriyani seolah olah bersalah atas mediasi yang dilakukan oleh Oknum bupati Konawe Selatan" Indra dapa selaku ketua umum HMI Mpo Cabang Konawe Selatan menyampaikan kepada awak media bahwa dalam surat tersebut kami melihat somasi yang dikeluarkan pemerintah Konawe Selatan atas inisiatif oknum bupati Konawe Selatan melalui Kabag Hukum Konawe Selatan ada dugaan diskriminasi terhadap ibu Supriyani dan juga bupati Konawe Selatan mengeluarkan kebijakan pemerintah bukan lagi atas jabatan fungsional bupati akan tetapi dengan inisiatif pribadi lagi "Sedangkan kita.mengetahui bahwa jabatan bupati bukan jabatan pribadi akan tetapi jabatan fungsional sebagai tali stafet kepemimpinan presiden RI jadi salah kalau bupati mengeluarkan kebijakan di luar kepentingan elektoral" Indra dapa menyampaikan kepada publik bahwa Kemendagri RI harus segera mencopot bupati Konawe Selatan dan Kabag Hukum karena diduga kuat mereka melakukan diskriminasi terhadap guru honorer berdasarkan kebijakan somasi yang di layangkan kepada ibu Supriyani melalui Kabag Hukum Konawe Selatan ( @Idr. Kaperwil GTN )