Tasikmalaya, Jawa Barat | Gardatipikornews.com - Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana.
Untuk penyaluran dana BOS di tahun 2021, Pemerintah telah mengatur pokok kebijakannya. Yaitu ; nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap bisa fleksibel, dana BOS dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring, pelaporan penggunaan BOS secara online di laman bos.kemdikbud.go.id, pelaporan menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap berikutnya.
Untuk besaran dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat pendidikan. Di tahun 2021, Pemerintah akan menyalurkan dana BOS sebesar Rp 52,5 triliun ke 216.662 satuan pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Indonesia dengan rincian sebagai berikut ; Sekolah Dasar (SD), Rp 900.000,- – Rp 1.960.000,- , Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rp 1.100.000,- – Rp 2.480.000,- , Sekolah Menengah Atas (SMA), Rp 1.500.000,- – Rp 3.470.000,- , Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Rp 1.600.000,- – Rp 3.720.000,- , dan Sekolah Luar Biasa (SLB), Rp 3.500.000,- – Rp 7.940.000,- .
Dana yang sudah dicairkan dapat langsung dipergunakan oleh sekolah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran seperti membangun sekolah, mengembangkan perpustakaan hingga meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Pasalnya, Pemerintah memberikan kewenangan 100 persen kepada pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS, namun harus dipergunakan untuk keperluan sekolah dan bukan untuk pribadi. Selain itu, dana BOS yang sudah digunakan juga harus dilaporkan ke Pemerintah melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Apabila pihak sekolah tidak mengirimkan laporan, dana BOS untuk tahap selanjutnya tidak akan disalurkan.
Selain dana BOS, adapun dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak sekolah. Sasaran utamanya adalah mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
PIP merupakan salah satu program pemerintah sebagai Bantuan Siswa Miskin (BSM). Lalu, berapa besaran dana bantuan PIP? Berikut informasi lengkapnya. Dana bantuan PIP diberikan sebagai dukungan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan. Berikut tujuan pemberian dana bantuan PIP ; membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar), mencegah peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu terkena kemungkinan putus sekolah, menarik siswa putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikannya dan meringankan biaya pendidikan setiap peserta didik.
Dana bantuan PIP diharapkan dapat mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah karena kurangnya biaya pendidikan. Berikut ini terlampir informasi seputar besaran dana bantuan PIP. siswa-siswi jenjang SD/MI/Paket A: Rp450.000,- pertahun, siswa-siswi SMP/MTs/Paket B: Rp750.000,- pertahun dan untuk siswa-siswi SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000,- petahun.
Namun tujuan Pemerintah dari kedua program diatas, masih kerap menjadi persoalan yang sangat populer dibeberapa sekolah yang masih memanfaatkan anggaran dari program BOS ataupun PIP diatas untuk dijadikan lahan korupsi dan menguntungkan diri sendiri ataupun bersama-sama oleh beberapa oknum Kepala Sekolah yang masih kerap melakukannya diberbagai daerah selama yang kita ketahui selama ini dan viral disejumlah media.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Iin Aminudin M.Si saat dikonfirmasi oleh media diruang kerjanya, (Rabu, 23 Februari 2022) dengan tegas mengatakan, jika ditemukan masih ada oknum Kepala Sekolah baik ditingkat SD ataupun SLTP yang masih mau main-main apalagi terindikasi adanya penyelewengan atau penyimpangan serta korupsi dana BOS dan PIP, makanya pihaknya meminta siapapun yang mengetahuinya baik dari media ataupun instansi terkait lainnya untuk melanjakan dan melaporkannya sampai ke APH, Iin pun sangat mendukung penuh untuk turut serta memberikan tindakan tegas kepada para oknum pelaku yang masih mau bermain-main dengan kedua anggaran tersebut yaitu dana BOS dan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk hak siswa-siswi yang kurang mampu.
“Jika ada oknum Kepala Sekolah baik tingkat SD ataupun SLTP yang masih mau main-main dalam mengelola anggaran dana BOS apalagi PIP untuk diselewengkan atau disimpangkan untuk kepentingan pribadi maupun bersama-sama dan terindikasi adanya penyimpangan dan korupsi oleh temuan kawan-kawan dari media ataupun Instansi terkait lainnya, saya minta untuk lanjakan dan laporkan saja sampai ke APH, dan sayapun selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya akan mendukung penuh dan akan memberikan tindakan tegas bagi para oknum Kepala Sekolah yang masih berani untuk menyimpakan anggaran dana BOS ataupun PIP dan hal lainnya”, ungkapnya.
Sumber : Analis News.co.id ( Red**GTN )
