Kabupaten Tasikmalaya , Jawa Barat || Gardatipikornews.com -- Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menaruh harapan besar pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVI KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Ia ingin forum ini berjalan lancar, bermartabat, dan menjadi rujukan bagi daerah lain.
“Semoga lebih lancar dari daerah lain. Musda ini kembali kepada peserta. Lancar atau tidaknya, jangan disamakan dengan kita,” ujarnya, Kamis (23/04/2026).
Asep menegaskan, kultur pemuda Tasikmalaya sejatinya kuat dalam musyawarah. Perbedaan pandangan bukan ancaman, melainkan bagian dari dinamika organisasi yang harus disikapi dengan kedewasaan.
“Perbedaan itu biasa. Itu dinamika. Yang penting tetap mengedepankan musyawarah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, setiap periode kepengurusan KNPI memiliki cara sendiri dalam memaknai peran. Namun satu hal yang tak boleh hilang: kontribusi nyata kepada masyarakat.
“Sekecil apa pun, kontribusi harus ada. Pengorganisasian di kecamatan dan OKP harus berjalan dan bersinergi,” tambahnya.
Lebih jauh, Asep mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan sebagai pijakan hukum untuk memperkuat peran generasi muda.
“Perda kepemudaan harus didorong. Itu penting agar pemuda lebih kreatif dan berdaya. Fasilitas juga harus diperkuat,” katanya.
Ia juga menekankan, pembangunan pemuda tidak boleh bergantung pada APBD semata. Sumber anggaran lain baik dari provinsi hingga pusat harus dioptimalkan.
Enam Kandidat, Satu Panggung Pertaruhan Musda XVI KNPI bukan sekadar agenda rutin. Ini adalah panggung pertaruhan arah kepemimpinan pemuda Tasikmalaya ke depan.
Enam nama resmi maju sebagai calon Ketua DPD KNPI periode 2026–2029:
• Yudhi Adi Rahmatillah, S.T.
• Andin Muhibin, S.Sos
• Andi Perdiana, S.E
• Lutfi Lutpiansyah
• Ujang Hilman Mubarok
• Burhanudin Muslim, S.H
Kehadiran mereka disebut sebagai simbol regenerasi. Harapan muncul, KNPI bisa melahirkan pemimpin muda yang solid, progresif, dan berintegritas.
Wakil Ketua I DPD KNPI Jawa Barat, Budi Miftahudin, menegaskan pentingnya menjaga marwah forum.
“Musda ini ruang kompetisi sehat dan bermartabat. Ini cerminan kualitas kepemimpinan pemuda,” ujarnya.
Ia mengingatkan, siapapun yang terpilih bukan kemenangan kelompok, melainkan kemenangan bersama. “KNPI tidak boleh terjebak dalam kepentingan sempit,” tandasnya.
Namun, di balik narasi ideal tersebut, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses persidangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Pada sesi Sidang Pleno II (15.00–16.00 WIB) dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya Periode 2021–2026, suasana forum berubah tegang dan penuh dinamika. Ketegangan ini muncul seiring adanya pertanyaan kritis yang belum terjawab secara tuntas.
Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi, Dadan Jaenudin, secara tegas mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dalam laporan tersebut. Ia menilai, penyampaian LPJ seharusnya dilakukan secara terbuka, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan seluruh peserta sidang. Namun, alih-alih memberikan ruang klarifikasi yang memadai, pimpinan sidang justru langsung mengetuk palu tanpa adanya pembacaan detail LPJ secara menyeluruh.
Langkah tersebut sontak memicu kekecewaan dan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan peserta sidang.
“Ini bukan sekadar prosedur yang dilangkahi, tetapi menyangkut prinsip dasar akuntabilitas organisasi. Bagaimana mungkin LPJ tidak dibacakan secara terbuka dan transparan?” ungkap Dadan dengan nada kecewa.
Sebagai bentuk protes atas keputusan tersebut, Dadan Jaenudin memilih untuk melakukan walk out dari ruang sidang , Tindakan ini menjadi simbol ketidakpuasan terhadap jalannya forum yang dinilai tidak mengedepankan prinsip keterbukaan dan demokrasi organisasi.
Menurut Dadan Jaenudin, " Peristiwa ini menegaskan bahwa masih terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola persidangan, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap mekanisme musyawarah.
Jika tidak segera dibenahi, hal ini berpotensi menggerus kepercayaan internal organisasi dan mencederai semangat kolektif yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap forum resmi.
Peristiwa ini menjadi titik krusial yang mencederai semangat demokrasi dalam tubuh organisasi pemuda.
Pertanyaan pun mengemuka:
• Mengapa LPJ tidak dibacakan secara terbuka?
• Mengapa kritik internal tidak diberi ruang?
• Siapa yang diuntungkan dari percepatan pengesahan?
Jika praktik seperti ini dibiarkan, dampaknya bukan kecil kepercayaan kader bisa runtuh, dan integritas organisasi dipertaruhkan," Pungkasnya.
Redaksi Media Kabar Sembilan telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua terpilih, Burhanudin Muslim, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban.
Hal serupa terjadi saat konfirmasi dilayangkan kepada ketua sebelumnya, Hariadi Ahmad Satari alias Boim. Sejumlah pertanyaan krusial terkait mekanisme LPJ, transparansi anggaran, hingga alasan pengesahan cepat tidak mendapat respons. Sikap diam ini justru memperkuat tanda tanya publik.
Musda XVI KNPI Kabupaten Tasikmalaya seharusnya menjadi momentum lahirnya pemimpin muda yang visioner dan berintegritas.
Namun tanpa transparansi, akuntabilitas, dan keberanian membuka ruang kritik, forum ini berisiko berubah menjadi sekadar formalitas.
☆ Kini publik menunggu :
Apakah KNPI benar-benar menjadi rumah besar pemuda yang demokratis?
Atau justru tenggelam dalam pola lama yang minim keterbukaan?
Jawabannya bukan pada pidato tetapi pada proses yang sedang berjalan ,tutupnya.
Jurnalis GTN : @Jana Kaperwil JABAR**
