Bogor || Gardatipikornews.com --Pelaksanaan proyek pembangunan turap penahan tebing Puskesmas Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, mulai menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan di lokasi pekerjaan, muncul sejumlah pertanyaan terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) .(20/11/26)
Sa,at awak media minta tanggapan kepada saudara H Rukma selaku pelaksana pemborong melalui via watsap tidak ada jawaban sama sekali , dan berapa kali di tlpn pun gak di angkat angkat seolah olah bungkam.
Proyek yang berlokasi di Kampung Bantarkambing RT 10/RW 04, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam papan informasi kegiatan, merupakan pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Turap Penahan Tebing Puskesmas Kecamatan Cijeruk.
Dalam papan proyek tertulis bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor CV Lintas Jaya, dengan konsultan pengawas Muhammad Ramadhian Yustiansyah, S.T.
Adapun nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp389.757.180, dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender, terhitung mulai 2 November hingga 1 Desember 2026.
Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah tersebut menimbulkan pertanyaan ketika melihat kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Penerapan K3 Belum Maksimal
Dalam terlihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas pada area tebing dengan kondisi tanah yang cukup curam.
Beberapa pekerja tampak berada di dalam area pekerja,an, sementara penggunaan alat pelindung diri (APD) secara lengkap belum terlihat pada seluruh pekerja . Bahkan, terdapat pekerja yang terlihat tidak menggunakan alas kaki keselamatan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar K3 di lokasi proyek. Terlebih, pekerjaan pembangunan turap memiliki resiko tersendiri, mulai dari longsoran tanah, runtuhan dinding galian, hingga kecelakaan kerja akibat kondisi medan yang tidak stabil.
Pihak kontraktor dan konsultan pengawas perlu memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Keselamatan pekerja tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele, apalagi dalam pekerjaan konstruksi yang berhubungan langsung dengan kondisi tebing dan tanah galian.
BPJS ketenaga kerja Ikut Dipertanyakan
Selain persoalan keselamatan kerja, penggunaan material semen di lokasi proyek juga menjadi perhatian
Dalam sebagai mana di atur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruki ,dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di area pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan Besar terkait lemah nya pengawasan pekerja,an serta kesesuaiannya dengan persyaratan teknis dalam kontrak pekerjaan.
Dinas Kesehatan dan Konsultan Pengawas Diminta Turun Tangan
Melihat munculnya sejumlah pertanyaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selaku pihak yang tercantum dalam papan informasi proyek diharapkan melakukan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Konsultan pengawas juga perlu memberikan penjelasan mengenai pengawasan metode pelaksanaan konstruksi, serta penerapan standar keselamatan kerja di lapangan imbuh nya
Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan pagi anggaran sangat besar ini tersebut telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan kontrak yang telah disepakati.
Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap area tebing justru menyisakan persoalan dari sisi mutu bangunan maupun keselamatan para pekerjanya.
memperoleh konfirmasi dari pihak CV Lintas Jaya, konsultan pengawas, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor terkait dugaan persoalan K3 dan kualitas material tersebut
Transparansi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap rupiah uang negara benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pungkas nya
Jurnalis : .jajuli)