PURWAKARTA | Gardatipikornews.com -
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan program prioritas pembangunan, seperti Bantuan Hibah yang bersumber dari dana APBD Perubahan Tahun 2021 yang telah direalisasikan di Tahun 2022, Sementara itu,Pemprov Jawa Barat telah menetapakan 9 prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2022 diantaranya pendidikan agama dan tempat ibadah, infrastruktur konektivitas wilayah. Namun sangat di sayangkan ada saja Oknum Kepala Yayasan Pondok Pesantren yang diduga ingin meraup keuntungan dari angaran tersebut, Salah Satunya di Pondok Pesantren Al Hidayah yang berada di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, yang mendapatkan bantuan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru RKB dengan jumlah anggaran Rp.100.000.000,- Dari imformasi yang Kami himpun . Pembangun RKB di Pondok Pesantren AL Hidayah tidak sesuai juklak Juknis dan diduga pekerjaan asal asalan dan yang terlihat haya Rehab ringan bukan RKB dan kisaran Angaran tidak akan menghabiskan 100,000,000-, Saat di Konfirmasi, Dian selaku bendahara Pondok Pesantren Al Hidanyah Melalui Telephon seluler dan via Was ap ia tidak menjawab malah mengarahkan keketua yayasan Ketika disinggung tentang adanya imformasi pemangkasan uang anggaran Hibah yang di setorkan kepenggiring yang jumlahnya sangat pantastis besar, dan belum juga uang yang di ambil oleh oknum ketua yayasan ia pun tidak bisa menjawab, malah dian selaku bendahara yayasan pondok pesantren Al Hidayah menyuruh komfirmasi keketua yayasan melalui telephon seluler dengan no 08386310174 Ketika awak media menghubungi no ketua yayasan tidak menjawab Mengutip dari hasil komfirmasi bahwa diduga dana Hibah pemprov jabar jadi ajang bancakan bagi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab Sampai Berita ini ditayangkan tidak ada jawaban dari pihak Ketua yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah tentang adanya dugaan Pembangun RKB asal asalan dan tidak sesuai juklak juknis Pemerintah Menanggapi hal tersebut Lembaga Suwadaya Masyarakat LPI TIPIKOR , Hedi ia menegaskan kami sangat menyayangkan Bantuan pemerintah yang seharusnya di bangunkan dengan baik malah di jadikan untuk meraup ke untungan pribadi dengan pembangunan asal asalan dan dana tersebut diduga jadi ajang bancakan, jika hal ini di biarkan tida akan menimbul kan efek jera bagi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, maka kepada (APH) Aparat Penegak Hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan harus menindak tegas dengan adanya prilaku oknum ketua yayasan yang merugikan uang negara"tegasnya (Mastur)
